Bambang Minta Kebijakan Pemprov Linier dengan Program Ketahanan Pangan
![Bambang Minta Kebijakan Pemprov Linier dengan Program Ketahanan Pangan](https://radarcirebon.disway.id/upload/2020/12/123920760_10157702910833201_2225370326462624990_o-1.jpg)
JAWA Barat berpotensi mengalami krisis pangan pada tahun 2021. Kondisi tersebut bukan hanya hitung-hitungan di atas kertas saja melainkan bisa menjadi kenyataan andai kebijakan Pemprov tidak linier dengan program kedaulatan dan ketahanan pangan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto ST saat ditemui Radar, kemarin. Menurutnya, jauh-jauh hari sebelum Gubernur Jawa Barat menyampaikan potensi krisis pangan di Jawa Barat pada 2021, DPRD sambung Bambang sudah menyampaikan agar kebijakan Pemprov harus sejalan dengan program kedaulatan pangan dan ketahanan pangan.
“Sejak awal sudah kita sampaikan, tidak sekali dua kali. Bahkan dengan dinas tekhnisnya pun sudah kita wanti-wanti. Dengan jumlah penduduk yang hampir 50 juta jiwa. Potensi krisis pangan akan terus ada dan membayangi, makanya pola kebijakan Pemprov harus mengarah kepada peningkatan produktifitas pangan,”ujar Bambang.
Ditambahkannya, dulu Jawa Barat dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Hasil panen dari wilayah Jawa Barat mampu untuk membantu daerah lain yang membutuhkan. Makanya kata Bambang, Jawa Barat dikenal dengan wilayah penyanggah pangan. Namun menurutnya, kondisi ini tidak berlaku sekarang. Jawa Barat menurut dia sangat berpotensi menjadi wilayah yang disanggah untuk persoalan pangan.
“Kita ini dulu wilayah penyangga pangan, banyak daerah-daerah lumbung pangan di Jawa Barat dari mulai Subang, Indramayu, Majalengka dan lain-lain. Kita berbicara pangan bukan hanya tanaman padi, tapi komodity yang lain juga,”imbuhnya.
Dijelaskan Bambang, pihaknya meminta Pemprov untuk menghitung ulang hal-hal terkait ketahanan pangan sehingga potensi krisis pangan di Jawa Barat bisa dihindarkan. Selain itu yang harus dilakukan menurut Bambang adalah dengan tidak mengizinkan rekomendasi alih fungsi lahan pertanian untuk keperluan apapun.
“Sekarang coba dihitung, berapa luas lahan pertanian di Jawa Barat, baik secara total atau perdaerah. Hitung jumlah penduduknya, jumlah itu kemudian dikali dengan kebutuhan konsumsi harian maupun pertahun penduduk Jawa Barat, jadi krisis pangan ini menurut saya bukan hanya ancaman, tapi sudah ada di depan mata kita,”bebernya.
Bambang pun mempertanyakan sikap Gubernur Jawa Barat yang tetap ngotot membangun kawasan Segitiga Rebana yang pada prakteknya nanti akan menghabiskan lahan pertanian dan lahan yang seharusnya bisa untuk pendukung program ketahanan pangan yang tidak sedikit.
“Sekarang kita sesuai fakta saja, kalau memang krisis pangan ini berpotensi terjadi di Jawa Barat mak aharus dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya. Jangan ada alih fungsi lahan pertanian, tinjau ulang rencana penambahan kawasan industri yang dibangun dengan alih fungsi lahan pertanian,”katanya.
Pria yang juga Ketua Umum Mari Sejahterakan Petani (MSP) tersebut juga mendorong Prmprov untuk mendampingi petani untuk memaksimalkan potensi ketahanan pangan yang sudah ada saat ini. berbagai cara bisa ditempuh dari mulai peningkatan produktifitas pangan seperti tanaman pangan, peternakan, perikanan dan lain-lain sehingga ancaman krisis pangan bisa diantisipasi.
“Tapi juga jangan kemudian, petani kita disuruh untuk melakukan upaya pencegahan sendiri, Pemprov harus hadir juga dengan tata kelola pemerintahannya serta harus bisa membuat kebijkan-kebijakan yang mendukung upaya program kedaulatan dan ketahanan pangan di Jawa Barat,”pungkasnya. (dri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: